Saturday, October 25, 2014

Sejarah KUHP Indonesia

loading...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dikatakan merupakan buku wajibnya mahasiswa fakultas hukum dimanapun di Indonesia. Semua mahasiswa fakultas hukum di Indonesia pasti memiliki setidaknya satu KUHP di lemari miliknya. KUHP merupakan dasar dari hukum pidana yang ada di Indonesia.


sejarah KUHP Indonesia

Tahukah anda sejarah KUHP di Indonesia dan kapan terbentuknya KUHP ini?

KUHP memiliki sejarah yang sangat panjang dan satu yang pasti bahwa KUHP ini bukan merupakan produk asli buatan Belanda.  Belanda mengembangkan KUHP ini dari code penal Napoleon. Seperti kita ketahui, pada saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga dijajah oleh Perancis pada saat yang bersamaan meskipun hanya selama dua tahun, yaitu dari tahun 1811-1813.

Kerajaan Belanda pertama kali menyusun kodifikasi untuk hukum pidananya pada tahun 1795 dan selesai pada tahun 1809. Kodifikasi ini dikenal dengan nama Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Setelah diberlakukan selam dua tahun, Perancis menjajah Belanda  sehingga Napoleon Bonaparte yang saat itu menjadi pemimpin Perancis memberlakukan Code penal Perancis atau yang dikenal juga dengan Code Penal Napoleon pada tahun 1811. Code Penal ini sendiri dibuat oleh Napoleon pada tahun 1810. Pada tahun 1813 penjajahan Perancis terhadap Belanda berakhir.

Setelah Perancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813, Belanda tidak langsung mengganti code penal Perancis tersebut. Belanda tetap mempertahankan Code penal Perancis tersebut sambil melakukan beberapa pembaruan pada aturan hukum pidananya. Code penal ini bertahan selama kurang lebih 68 tahun sampai tahun 1881. Belanda kemudian menganti code penal dengan hukum pidannya yang baru yang dikenal dengan nama Wetboek van Straafrecht.

Sebelum berlakunya Wetboek van Straafrecht ini, di daerah jajahan Belanda telah memiliki aturan hukum tersendiri sebelumnya berkaitan dengan hukum pidana. Aturan hukum itu memiliki penerapan yang berbeda terhadap golongan masyarakat di daerah Hindia-Belanda. Masyarakat di Hindia-Belanda dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi. Pidana untuk golongan pribumi adalah pidana yang paling berat dibandingkan kedua golongan tersebut. Sedangkan hukum pidana adat yang saat itu bersifat kedaerahan dihilangkan dan diganti sejak 1 Januari 1873.

Asas konkordansi menyebabkan Belanda memberlakukan Wetboek van Straafrecht di Hindia belanda pada tanggal 1 Januari 1918 dengan nama Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsch-Indisch yang  diundangkan berdasarkan titah raja Belanda no.33 tanggal 15 Oktober 1915. Sejak berlakunya Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsch-Indisch ini, maka sejak saat itu juga dualisme hukum pidana antara golongan Eropa dan Non-eropa telah dihapuskan.

Bisa dikatakan bahwa Wetboek van Straafrecht ini merupakan pengembangan dari hukum pidana yang ada di dunia sebelumnya karena berasal dari code penal Perancis dimana Napoleon juga mengadopsi code Penalnya dari hukum Romawi.

Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tetap menggunakan Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsch Indisch ini untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia pada saat itu. Wetboek van Straafrecht voor Nederlandsch Indisch diundangkan secara resmi pada 1 Januari 1946 dan memiliki beberapa pergantian, antara lain kata Nederlandsch Indisch diganti dengan Indonesisch. Sejak saat itu, kata “Wetboek van Straafrecht” diartikan dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Bangsa Indonesia telah berusaha untuk membuat aturan pidana yang baru. Akan tetapi sampai detik ini hal itu belum bisa diwujudkan.
 

loading...
Sejarah KUHP Indonesia Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush