Friday, April 10, 2015

Dampak Menguatnya Peran Negara Selama Orde Baru

loading...



Orde Baru berlangsung pada tahun 1968-1998. Kelebihan system pemerintah orde baru antara lain perkembangan Gross Domestic Product (GDP) perkapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan tahun 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000.  Selama orde baru setidaknya ada tiga program yang relative sukses dan diakui dunia yaitu Transpigrasi, Keluarga Berencana dan memerangi buta huruf, namun dibalik kesuksesan itu ada kekurangan yang menghancurkan diri sendiri. Penyimpangan itu antara lain praktek KKN, pembangunan Indonesia yang tidak merata, bertambahnya kesenjangan social, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, kebebasan pers sangat terbatas yang diwarnai oleh banyaknya Koran dan majalah yang diberendel.


Dampak menguatnya peran negara selama Orde Baru terhadap kehidupan masyarakat


Jika dibandingkan dengan orde lama dan masa reformasi, ada beberapa hal positif yang berhasil diraih Orde Baru antara lain :

Dampak Positif.
  1.  Harga Sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan BBM yang murah.
  2. Pendidikannya yang murah untuk semua jenjang pendidikan.
  3. Terbukanya kesempatan memperoleh pekerjaan.
  4. Rakyat pernah mengalami swasembada pangan, Indonesia pernah menjadi salah satu Negara pengekspor beras dan pernah juga mengirim bantuan pangan kepada Negara-negara Afrika.
  5. Berkembangnya pertanian rakyat, banyak memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pertanian termasuk beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas para petani.
  6. Rendahnya angka kematian yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat.
  7. Penurunan angka kematian sebagai dampak keberhasilan keluarga berencana.
  8. Angka pertisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat sebagai dampak keberhasilan bebas tiga buta (B3).

Dampak Negatif

Pemerintah orde baru yang bersifat  sentralistik telah memasung kebebasan rakyat. Semboyan persatuan dan kesatuan bangsa yang selaku digembar-gemborkan juga mematikan keragaman  sosiokultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkan UU No.5/1979 tentang Pemerintah Desa. Pemerintah membuiat LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat di tingkat desa, sehingga lembaga-lembaga adat seperti nagari di Sumatra Barat mengalami penurunan fungsi.


Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa orde baru Terhadap Kehidupan Politik

 

Pada tahun 1971 Golkar menjadi alat kekuasaan pemerintah dan menjadi pemenang pemilu dan untuk memenangkan Golkar seluruh Pegawai Negeri Sipil diharuskan menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, dengan dukungan ABRI/TNI dan birokrasi dan Golkar memenangkan pemilu hingga tahun 1997.
Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru yaitu :
  1. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya Negara dalam masyarakat.
  2. Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
  3. Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak negetaif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru yaitu :
  1. Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis.
  2. Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
  3. Pemerintah gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada yakyat Indonesia.Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
  4. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak dalam setiap pemilihan Presiden melalui MPR, Soeharto selalu terpilih.
  5. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
  6. Kebijakan politik teramat birokratis dan cenderung KKN.
  7. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendir-sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personil TNI dan Polri dan dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
  8. Kondisi politik lebih payah adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah dan saat itu hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabiskan uang rakyat.

 

Dampak Moniloyalitas PNS pada Golkar

 

  • Keterpasungan Pegawai Birokrasi dalam Kehidupan Politik.
Jika ada PNS yang memilih atau menjadi pengurus partai non Golkar, dia harus keluar dari jajaran birokrasi, miskipu PPP dan PDI diakui dalam undang-undang, para pegawai negeri dan karyawan BUMN dilarang memlih  apalagi menjadi anggotanya.
  • Ketekutan sebgian PNS khususnya saat Kampanye.
Para PNS tidak berani  mengenakan seragam KORPRI dan PSH (Pakain Seragam Harian) saat kampanye berlangsung, meski bisa menjadi sasaran ketidakpusan simpatisan partai non Golkar atau praktik keberpihakan birokrasi.
  • Ancaman-ancaman Struktural bagi PNS Non-Golkar.
Misalnya, seorang pegawai tidak akan naik pangkat secara lancer jika disinyalir tidak memilih Golkar, akibatnya kariernya lebih didasarkan pada kepentingan politik dari pada
Profesinalisme kerja.
  • Pelayanan Birokrasi yang Diskrimatif.
Jika suatu daerah tidak bisa memengkan Golkar, jangan berharap daerah tersebut mampu dan diprioritaskan untuk dibangun sarana dan prasarana fisiknya, bahkan permohonan pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan, pembuatan jembatan dan penyedia fasilitas fisik tidak akan tercapai jika Golkar kalah ditempat itu. Dalam pengurusan surat-surat administrasi, berlaku hal yang sama dan jika mereka Golkar maka akan dengan lancer mengurusnya, tetapi jika bukan, jangan selalu berharap atau perlu menambah uangpelicin. Kondisi ini nyata dalam pengurusan persoalan perizinan, pembuatan Akta dan atau tanda penduduk (KTP).


Dampak Menguatnya Peran Negara Terhadap Kehidupan Media Masa


Pers merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi. Tingkat demokratisasi suatu bangsa dapat diukur dari kebebasan pers yang dianut sitem social kemasyarakatan. Media pers (cetak, radio, televise on line) merupakan kepanjangan tangan dari hak-hak sipil rakyat dalam sebuah Negara yang demokratis, ketika kekuasaan berada di tangan rakyat, public mempunyai hak control terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

 

Jargon Pers Pancasila yang Bebas dan Bertanggung Jawab


Tanggal 9 Februari sebagai hari Pers Nasional dan didasarkan pada Kepres No. 5 Tahun1985 tanggal 23 Januari 1985 dalam konsideranya disebutkan bahwa Perns Nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan yang panjang dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Soeharto melalui Departemen penerangan membasi kebebasan pers dengan slogan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ketentuan Undang-Undang Pokok Pers yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sangat mengekang kebebasan pers nasional. Ketentuan peraturan pelaksanaan itu dimuat di dalam pasal 33 h Peraturan Menteri Penerangan No.1 Tahun 1984 tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

 

Pemberendelan Pers Selama Orde Baru


Rezim orde baru sangt alergi terhadap kritik yang dilontarkan oleh pers. Pada awal pemerintahan Soeharto, hubungan antara pemerintah dan pers cukup baik dan berlangsung sekitar delapan tahun. Surat izin cetak media dianggap menghasut rakyat dan dicabut dengan dalil melanggar Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Ketentuan Pokok Pers. Keberadaan Pers pun dibungkam dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Pers No.12 Tahun 1982.

Pemerintah orde baru mulai represif  setelah meletur peristiwa kerusuhan 15 Januari 1974 9Peristiwa Malari) dan inilah masa tersuram pers Indonesia pada zaman Orde Baru. Beberapa media cetak yang dianggap vocal  yaitu Harian Nusantara, Mahasiswi Indonesia,  Abadi, KAMI, Indonesia Raya, Mingguan Pemuda Indonesia, Jakarta Time, Abadi, Wenang, dan Majalah Ekspres di berendel.

Bermula dari aksi demonstrasi  mahasiswa  yang kemudian meluas menjadi kerusuhan masal pada tanggal 15 Januari 1974. Kerusuhan ini merupakan bentuk penentangan atas kunjungan kenegaraan PM. Jepang Tannaka. Mahasiswa merasa tidak puas atas kondisi perekonomian nasional yang terkesan dimonopoli dan di dikte oleh pihak Jepang dan mendapat sorotan tajam dari Pers. Akibatnya , ketujuh surat kabar diberangus untuk beberapa waktu dan izin terbit baru akan dikeluarkan jika pemimpin redaksinya menandatangani Surat Pernyataan maaf kepada pemerintah.

loading...
Dampak Menguatnya Peran Negara Selama Orde Baru Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush