Friday, August 14, 2015

Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia

loading...


Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan siding, dan mendapat kritik dari golongan muda seperti Sukarni, Chairul Saleh dan Wikana yang menganggap PPKI masih merupakan produk Jepang, siding tetap dilaksanakan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan dihadiri 27 orang anggota. Dalam waktu singkat dan dengan persidangan yang cepat, PPK mengadakan langkah raksasa bagi bangsa ini.

Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
sumber gambar : blog.umy.ac.id
Dalam persidangan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI membahas ulang rencana pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Tidak lebi dari dua jam, siding menyepakati beberapa perubahan sebagai berikut :



No.
Rancangan BPUPKI
Pembahasan PPKI
1.
Bab III Pasal 4, Presiden harus beraga Islam, mengingat sebagian besar rakyat beragama Islam
Presiden ialah orang Indonesia Asli
2.
Jumlah wakil Presiden ditetapkan dua orang
Jumlah Wakil Presiden ditetapkan satu orang saja
3
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
Presiden Republik Indonesia memegang kuasaan menurut undang-undang dasar
4
Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa


Dengan beberapa revisi tersebut, rencana pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan oleh siding PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ada beberapa dasar yang terkandung di dalam Mukadimah UUD 1945 yaitu dasar politik, nasionalisme religious dan ideology Negara. Dasar politik  yang akan dijalankan adalah berdasar perikemanusiaan dan perikeadilan, yang timbul dari pengalaman bangsa sebagai rakyat terjajah.

Oleh karena itu corak politik yang akan ditetapkan adalah anti penjajahan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sebagai bangsa beragama, kita tidak lupa bersyukur bahwa kemerdekaan Indonesia, itu  selain sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat juga berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa. Inilah wujud dari pengakuan nasionalisme religius. Selanjutnya di dalam mukadimah itu tertera dengn jelas ideology Negara yang disebut Pancasila.

Kelima sila itu selain merupakan pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, jula merupakan tali pengikat segenap perbedaan yang ada diantara bangsa Indonesia.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bung Karno selaku Ketua Sidang mengusulkan agar pasal 3 dalam aturan peralihan bisa disahkan terlebih dahulu, yang berbunyi untuk pertama kali Prsiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah disepakati, Oto Iskandardinata mengajukan usul agar pemilihan prsiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Calon yang ia usulkan adalah Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Tanpa adanya kesulitan, semua peserta siding secara aklamasi bisa menerima.

Selanjutnya Soekardjo wirjopranoto mengusulkan agar presiden dan wakil presiden harus merupakan satu dwitunggal . baginya susunan semacam itu termasuk unik dalam sejarah karena tidak ada duanya, tetapi bagi Indonesia adalah suatu keharusan. Demikiianlah setelah pengesahan mukadimah dan UUD 1945, PPKI menetapkan  Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil Presiden.


Pembentukan Departemen, Pembagian Wilayah dan Pertahanan.

Sebelum menutup sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Bung Karno menunjuk 9 orang sebagai pnitia kecil yang harus menyusun rencana mengenai masalah-masalah yang sangat mendesak seperti pembagian wilayah Negara, kepolisian, tetara kebangsaan dan perekonomian. Kesembilan orang  itu adalah Otto Iskandardinata, Ahmad Soebardjo, Sayuti Melik, Iwan Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Dr. Amir. A.A. Hamidhan, dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Seluruh hasil kerja dan Panitia Kecil ini harus dipertanggungjawabkan pada sidang PPKI keesokan harinya.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 Bung Karno memimpin sidang untuk membahas hasil rancangan Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Karno menunjuk Ahmad Soebardjo, SutardjoKartohadikusumo  dan Alex Andries Maranis untuk menyusun rencana pembentukan departemen. Sidang PPKI  tanggal 19 Agustus 1945  itu berhasil membentuk alat kelengkapan Negara dan pemerintahan. Berikut ini Keputusan PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

a.     Untuk sementara waktu  Wilayah Negara Indonesia dibagai dalam delapan propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, Propinsi-propinsi tersebut adalah :
1)    Jawa Barat                5) Borneo (Kalimanatar.
2)    Jawa Tengah                6) Sulawesi
3)    Jawa Timur                7) Maluku
4)    Sumatra                8) Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

b.    Daerah propinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen, Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

c.    Pemerintah Republik Indonesia dibagi dalam dua belas Departemen (Kementrian) yaitu :
1)    Departemen Dalam Negeri,
2)    Departemen Luar Negeri,
3)    Departemen Kehakiman,
4)    Departemen Keuangan,
5)    Departemen Kemakmuran,
6)    Departemen Kesehatan,
7)    Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,
8)    Departemen Sosial,
9)    Departemen Pertanahan,
10)    Departemen Penerangan,
11)    Departemen Perhubungan,
12)    Departemen Pekrjaan Umum

a.    Mengenai Pertahanan.
1)    PETA  di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatra dibubarkan.
2)    Aktivitas prajurit Heiho dibubarkan
3)    Tentara Kebangsaan Indonesia supaya segera dibentuk oleh Presiden.

Pembentukan KNIP, PNI dan BKR

    Pada tanggal 19 Agustus 1945 malam, bertempat di Jalan Gambir Selatan (Merdeka Selatan) Nomor 10  Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta berkumpul bersama Mr.Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Suharjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr.A.G. Pringgodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo dan dr. Tajuddin. Merka membahas tentang pemilihan orang-orang yang akan diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Komite ini bertugas membantu presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Rapat tersebut mengambil keputusan membentuk organisasi-organisasi berikut :

a.    Komite Nasional Indonesia (KNI)

Komite Nasional Indonesia sibentuk di seluruh Indonesia yang mempunyai kedudukan di pusat di Jakarta dan diketuian oleh Mr. Kasman Singodimerdjo dan Sekretarisnya dijabat oleh Suwirjo. Dasar pelaksanaan KNI adalah kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP mengadakan sidang lengkap  pada tanggal 16 Oktober 1945 dan pada saat itu KNIP mengusulkan dua hal kepada presiden yaitu agar KNIP diberi hak legislative selama MPR dan DPR belum terbentuk dan mengusulkan pembentukan Badan Pekerja KNIP.

b.    Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada mulanya PNI dirancang menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia. Namun, dengan maklumat tanggal 31 Agustus, pemerintah memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dipusatkan pada Komite Nasional. Semenjak itu, gagasan satu partai tersebut tidak pernah terwujud.

c.    Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Badan Keamanan Rakyat ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang dibentuk dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat. Tugas BKR adalah penjaga keamanan umum di daerah-daerah, BKR  bekerja dibawah koordinasi Komite Nasional Indonesia daerah. Pada waktu itu, para pemimpin bangsa Indonesia tidak menginginkan timbulnya permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing (Jepang, Sekutu, dan Belanda) yang masih berada di Indonesia sehingga belum membentuk tentara. Mereka merasa permusuhan harus dijauhi karena tidak ada manfaatnya.

loading...
Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush