Sunday, August 16, 2015

Perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

loading...


Kegagalan Badan Konstituante dalam melaksanakan tugas yang diemban menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah :
1.    Pembubaran Badan Konstituante.
2.    Berlakukunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
3.    Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
perekonomian Indonesia masa demokrasi terpimpin
sumber gambar : sejarah-negara.com
4.    Pembentukan MPRS dan DPAS.

Pemberlakuan Dekrit Presiden menyebabkan perubahan kedudukan menteri, sebelum itu menteri-menteri cabinet bertanggung jawab kepada parlemen, setelah berlakunya dekrit, menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan kedudukan seperti itulah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksaan Dekrit 5 Juli 1959 ternyata mengalami penyelewengan-penyelewengan antara lain sebagai berikut :

1. Ketua MPRS juga diangkat oleh Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Presidenberada dibawah MPR. Pasa saat itu MPRS lah yang tunduk kepada Presiden.

2. Pembentukan MPRS, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS padahal  menurut Undang-Undang Dasar 1945 anggota MPR harus dipilih memalui pemilihan umum.

3.    Manifestasi Politik Republik Indonesia.

Manifestasi politik Republik Indonesia sebenarnya merupakan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Pertemuan kembali revolusi kita. DPA mengusulkan pidato itu dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Manifestasi itu berisi tentang Udnang-Undang Dasar 1945, sosionalisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia (USDEK). Kebijaksanaan ekonomi terpimpin dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia yang memburuk. 


Langkah-langkah yang ditempuh Presiden Soekarno sebagai berikut :


1.    Melakukan Devaluasi Mata Uang Rupiah

Kebijakan Devaluasi mata uang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1959, nilai mata uang Rp.1.000 berubah menjadi Rp.100 dan Rp.500berubah menjadi Rp.50. mata uang seratus rupiah kebawah tidak didevaluasi. Devaluasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan dan ternyata kebijakan ini tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi yang terjadi.

2.    Menekan laju inflasi

Pemerintah mengeluarkan Peraraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi tujuannya adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki bidang keungan dan prekonomian. Akan tetapi kebijakan itu justru berakibat merosotnya penerimaan Negara dan nilai mata uang rupiah dan akhirnya pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sector pemerintah maupun swasta.

3.    Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan ekonomi terpimpin adalah dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi. Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 tujuannya :
  • Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperealisme.
  • Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

 

Sistem dan Struktur Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Ciri-ciri Demokrasi Liberal adalah :
  1. Presiden hanya bertindak sebagai kepala Negara.
  2. Kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.
  3. Pertentangan partai politik sering terjadi.

Demokrasi Terpimpin, kebijakan dibidang ekonomi sebagai berikut :
  1. Pemberlakuan uang kertas baru pada tanggal 1 Januari 1960.
  2. Penggabungan bank-bank Negara menjadi satu nak sentral.
  3. Pembiayaan proyek-proyek mencusuar seperti Games or the New Emerging Forces (Ganefo)
  4. Penghimpunan dan penggunaan Dana Revolusi.

loading...
Perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush