Saturday, August 15, 2015

Periode Kabinet Indonesia Pasca Orde Baru

loading...

 

Periode Kabinet Reformasi Pembangunan



Sidang istimewa 10-13 November 1998 mengukuhkan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Habibie meletakan dasar-dasar demokratisasi dan melonggarkan pengawasan terhadap media masa dan kebebasan berekspresi, liberalisasi partai politik, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan pencabutan Undang-Undang Subversi. Peristiwa penting dala masa pemerintahan Habibieadalah keputuasnnya tentang referendum Timur Timur yang hasilnya Timor lepas dari Indonesia pada bulan Oktober 1999.

Periode Kabinet Indonessia Pasca Orde Baru
sumber gambar: indocropcircles.wordpress.com

Pemilu 1999


Hasil reformasi dapat dilhat dari pelaksanaanPemilu multipartai tahun 1999 pada masa pemerintahan Habibie dan merupakan prasyaratan dukungan kelompok proreformasi kepada Habibie. Tujuan pemilu 1999 untuk menggantikan pemilu 1997, selain itu pemilu 1999 juga dijadikan media untuk memperoleh pengakuan atas kepercayaan dari rakyat dan dunia internasional dan sunggu antusias masyarakat dalam mengikuti pemilu 1999. Hal ini dimungkinkan adanya euphoria reformasi yang ditandatangani dengan kebebasan orang untuk mendirikan partai politik. Ada 48 partai politik yang ikut pemilu dari sekitar 141 yang mendaftar. Habibie melaksanakan Pelimu  pada  tanggal 7 juni 1999 sejak tiga belas bulan melaksanakan tugas sebagai Presiden. Pada pemilu 1999 PDI-P meraih 33,74% (153 kursi), Golkar 22,44 % (120 kursi), PKB 12,61% (51 kursi), PPP 10,71% (58 kursi) dan PAN 7,12 % (34 kursi).


Sidang Umum 14-21 Oktober 1999


Usai pemilu 1999 diselenggarakan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil prsiden yang baru dan ini merupakan fenomena menarik dalam sejarah politik di Indonesia karena anggota DPR dan MPR diganti sebelum selesai masa jabatannya. Presiden Habibie sendiri juga memanggkas masa jabatannya sebagai presiden yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003 dan langkah politik Habibie ini jelas merupakan pelajaran yang teramat berharga, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi di Indonesia.
Meskipun PDI-P memenangkan Pemilu tanggal 7 Juni 1999 tetapi Megawai gagal menjadi presiden. Ia dikalahkan oleh Abdulrahman Wahidyang dicalonkan Amien Rais melalui Poros Tengah dalam pemilihan tanggal 20 Oktober 1999, Megawati hanya menjadi Wakil Presiden dan selanjutnya mengagendakan amandemen terhdap UUD 1945.

Periode Kabinet Persatuan Nasional


Masa pemerintahan Abdulrahman Wahid diwarnai dengn gerakan-gerakan separatism yang semakin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Konflik etnis meletus di Poso dan Pontianak antara etnis Dayak dan Madura. Selain itu skandal Buloggate dan Bruneigate menerpa pemerintahan Gus Dur. Banyak kebijakan Abdulrahman Wahid ditentang oleh MPR/DPR. Gus Dur sering melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi, banyak permasalahan bangsa tidak sempat tertangani dengan baik, sementara presiden sering ke luar negeri. Pada tanggal 29 Januari 2001 ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Gus Dur mengundurkan diri dengn tuduhan Korupsi. 

Pada saat itu terjadi ketegangan antara MPR di bawah Amien Rais dengan Gus Dur di Istana Negara. Gus Dur sempat mengancam membekukan MPR dan membubarkan Partai Golkar dengan mengeluarkan Dekrit Presiden, dan akhirnya melalui sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 Gus Gur dan Megawati secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Periode Kabinet Gotong Royong

 

Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan untuk Indonesia. Meskipun Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang lebih stabil. Indonesia pada masa pemerintahan Megawati tetap tidak menunjukan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Aktifitas terorisme di Indonesia meningkat     tajam misalnya yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Hal ini menjadi sentiment negative terhadap Indonesia dari kanca Internasional, namun ada kemajuan dalam konflik Poso. Kedua pihak menandatangani Keputusan Malino yang diprakarsai oleh Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla. Irian Jaya diberi kekuasaan otonom oleh pemerintah pusat dan berganti nama menjadi Papua.
Salah satu program Megawati yang relative berhasil dilaksanakan adalah pemilu 2004. 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia dilaksanakan pada bulan April 2004. Golkar memenangi suara terbanyak disusul PDI-P pada bulan Juli 2004 diadakan pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Indonesia menyelenggarakan Pemilu presiden secarang langsung untuk pertama kali. Ada lima pasang calon presiden pada putaran pertama, yaitu Hamzah Haz-Agung Gumelar, Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla yang mengalahkan Megawati-Hazim Muzadi pada putaran kedua.

 

Periode Kabinet Indonesia Bersatu


Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla pada periode pertama  berlangsung tahun 2004-2009 dan periode kedua 2009-2014 Susilo Bambang Yudoyono dan Budiono.

 

Periode Kabinet Kerja

 

Kabinet kerja adalah kabinet Indonesia saat ini yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada awal masa kabinet kerja, Rupiah mencapai posisi terendah sejak beberapa tahun terakhir. Puncaknya, kemarin ( 12 Agustus 2015 ) Presiden Jokowi melakukan Reshuffle kabinet.

loading...
Periode Kabinet Indonesia Pasca Orde Baru Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush