Wednesday, August 19, 2015

Perkembangan Pemerintahan Masa Orde Baru

loading...


Tragedi Politik G 30 S/PKI tahun 1965 merupakan lembaran hitam dalam sejarah bangsa kita. Paskah pemberontakan PKI Maijen Soeharto menampaki tangga kesuksesan. Anak petani dari Kemusuk Argomulyo Bantul menduduki kursi istana sebagai presiden. Lebih dari tiga dasawarsa, Soeharto memimpin sebuah rezim yang dikenal dengan Orde Baru.
perkembangan pemerintahan masa orde baru
sumber gambar : pustakasekolah.com

  • Kondisi Nasional Pasca G 30 S/PKI
Pasca peristiwa G 30 S/PKI Presiden Soekarno dihadapkan pada situasi dan kondisi yang teramat sulit. Aksi mahasiswa meluas menyikapi pembunuhan para Jenderal TNI AD, pengeraknya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sejarah Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),  dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) kemudian membentuk Front Pancasila, dan Presiden Soekarno dituntut membubarkan PKI, membersihkan cabinet dari unsur PKI dan menurunkan harga dan tuntutan ini dikenal dengan nama tiga tuntutan rakyat (Tritura). Akhirnya Presiden Soekarno mengabulkan tuntutan untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwikora yang kemudian dinamakan Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan beranggotakan seratus menteri, namun langkah tersebut belum dapat dijernihkan sussana politik bangsa pada saat itu dalam kondisi panas muncul pasukan-pasukan liar yang mengepung istana dan berlangsung saat sidang kebinet. Presiden Soekarno terpaksa meninggalkan Jakarta dan terbang ke istana Bogor. Kemudain pada tanggal 11 Maret 1966 Mayjen Basuki Rachmat, Brijen M. Yusuf dan Brijen Amir Mahmud menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk menampaikan laporan jalannya sidang cabinet, selanjutnya ketiga jederal itu menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Ketiga Jenderal inilah yang membawa surat perintah Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat Perintah ini kemudian lebih dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) isinya antara lain pemberian wewenang dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi persoalan KAMTIBMAS  pasca G 30 S/PKI. Berbekal Supersemar ini Soeharto bertindak cepat untuk mengatasi keadaan dan beliau antara lain membubarkan PKI tanggal 12 Maret 1966, menangkap lima belas anggota Dwikora yang diduga terlibat G 30 S/PKI tanggal 18 Maret 1966, gerakan pembersihan Tokoh PKI dalam MPRS dan DPR-GR dan mengatasi meredahkan demonstrasi mahasiswa.
Proses Peralihan Kekuasaan Politik antara lain :
  • Meminta Pertanggungjawaban Presiden Soekarno

Pada tanggal 22 Juni 1966 MPRS menggelar persidangan untuk meminta keterangan mandataris MPRS. Dalam sidang tersebut Soekarno dimintai pertanggungjawaban MPRS untuk menjawab segala pertanyaan peserta sidang Soekarno membuat pidato dengan judul NAWAKSARA (9 aksa/jawaban), namun peserta sidang tidak puas sehingga pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno membuat pelengkap NAWAKSARA. Ternyata, jawaban itu juga tidak mampu memuaskan sidang.
  •     Memorandum DPR-GR
Pada tanggal 9 Pebruari 1967 DPR-GR menyatakan bahwa Presiden Soekarno secara konstitusional, politis, ideologis membahayakan keselamatan dan keutuhannegara. DPR-GR mengajukan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soekarto sebagai pejabat Presiden.
  •     Trannnsfer Kekuasaan Pemerintahan
Sidang umum MPRS   IV tahun 1966 menghasilkan ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang Supersemar, dengan ketetapan ini Supersemar ditingkatkan dari Surat Perintah Presiden/Panglima ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS menjadi Ketetapan MPRS. Kedudukan Letjen Soeharto sekarang sudah menjadi pengemban Tap MPRS No.IX/MPRS/1966. MPRS mempercayakan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ketetapan MPRS tersebut kepada Letjen Soeharto.
  •     Pembentukan Kabinet Ampera
Kewenangan Letjen Soeharto  semakin besar setelah MPRS mengeluarkan Tap MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Dalam ketetapan ini disebutkan Presiden menugaskan Letjen Soeharto sebagai pengemban Tap No.IX/MPRS/1966 untuk segera membentuk Kabinet Ampera.
Pencabutan Kekuasaan Negara.

Pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 MPRS menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin  Jenderal A.H. Nasution. MPRS mengeluarkan Ketetapan No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Ir. Soekarno serta mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu.

Tap MPRS No.XXXIII/1967 merupakan kunci dari proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, ketetapan tersebut tidak dapat dipisahkan sama sekali dari Supersemar. Supersemar merupakan muara dari proses peralihan kekuasaan tersebut karena telah mengukuhkan Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar menjadi Pejabat Presiden.

loading...
Perkembangan Pemerintahan Masa Orde Baru Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush