Tuesday, August 18, 2015

Perkembangan Politik di Indonesia sejak Tahun 1950

loading...


Setelah proses diplomasi yang panjang antara Indonesia dan Belanda akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Kemerdekaan Indonesia dengan syarat, yaitu Indonesia harus berbentuk Serikat. Dengan begitu pengakuan kedaulatan diberikan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama, berbagai upaya muncul untuk membubarkan RIS, masyarakat Indonesia menghendaki untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan begitu kuatnya keinginan sehingga pemerintah atas persetujuan parlemen mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor II tahun 1950 yang berisi perubahan susunan kenegaraan RIS dan menyatakan bahwa negara bagian boleh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
perkembangan politik indonesia sejak 1950
sumber gambar : nasional.sindonews.com

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Darurat II tahun 1950 sampai dengan tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal tiga Negara Bagian, yaitu Republik Indonesia (RI), Negara SumatraTimur (NST)  dan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara RIS dibubarkan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 dan selanjutnya Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar yang digunakan NKRI adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut mengandung unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS, Sitem Demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Liberal. Presiden hanya menunjuk formatur dalam pembentukan Kabinet, dengan demikian tanggung jawab pemerintahan berada di tubuh Kabinet. Dalam cabinet Liberal cabinet yang berkuasa silih berganti karena cabinet yang berkuasa harus didukung oleh suara mayoritas dalam parlemen. 

Dalam proses Kabinet Liberal hanya partai-partai besar yang dapat berperan dalam pemerintahan. Setiap cabinet yang berkuasa harus mendapat dukungn mayoritas dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila sudah tidak ada dukungan maka cabinet harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden, untuk selanjutnya akan dibentuk cabinet yang akan meneruskan roda pemerintahan.

Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir. Prsiden menunjuk Mohammad Natsir yang merupakan Ketua Masyumi sebagai formatur. Penujukan formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara partai parlemen. Tugas formatur adalah membentuk Kabinet dan memiliki kemampuan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak supaya cabinet dapat terbentuk dan didukung oleh parlemen. Kabinet Natsir terbentuk pada tanggal 6 September 1950 dan merupakan Zaken Kabinet yaitu sebuah cabinet yang didukung oleh Menteri-Menteri  yang dianggap ahli di bidangnya masing-masing. Parnai Nasional Indonesia (PNI) merupakan partai terbesar kedua tidak ikut duduk dalam cabinet PNI justru mensosialisasikan diri sebagai partai oposisi. Hal itu terjadi karena PNI tidak diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya

   Program Kabinet Natsir sebagai berikut :
1.    Menyelenggarakan Pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.
2.    Memajukan perekonomian, kesehatan dan kecerdasan rakyat.
3.    Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
4.    Menyelesaikan perjuangan social Irian Barat pada tahun 1950.
5.    Memulihkan keamanan dan ketertiban.

Kabinet Natsir  dalam bekerja menemui banyak hambatan sebagai berikut :
1.    Keadaan Negara yang belum stabil karena Belanda masih menguasai beberapa daerah di Indonesia.
2.    Situasi di tubuh parlemen sendiri yang tidak kondusif.
3.    Adanya perbedaan sikap politik dengan presiden.

Presiden dan parlemen seharusnya memiliki sikap politik yang sealiran, tetapi hal itu tidak terjadi pada masa Kabinet Natsir. Presiden justru pada saat itu dekat dengan PNI yang merupakan partai oposisi. Pada tanggal 21 Maret 1951 Kabinet Natsir jatuh kemudian digantikan oleh Kabinet Soekiman. Dengan demikian sering terjadi pergantian cabinet pada masa demokrasi Liberal, artinya cabinet tidak berumur panjang dan hal ini mengakibatkan pemerintahan tidak stabil.

Pergantian Kabinet sejak tahun 1950 antara lain :
1.    Kabinet Natsir pada tanggal 7 September 1950 – 21 Maret 1951.
2.    Kabinet Soekiman pada tanggal 27 April 1951 – 3 April 1952.
3.    Kabinet Wilopo sejak tanggal 3 April 1952 – 3 JUni 1953.
4.    Kabinet Ali Sastromidjojo I pada tanggal 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955.
5.    Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956.
6.    Kabinet  Ali Sastrimidjojo II pada tanggal 12 Maret 1956 – 14 Maret 1957.
7.    Kabinet Djuanda pada tanggal 9 April 1957 – 5 Juli 1959.

 

Penyebab Kegagalan Penyusunan Undang-Undang Dasar Baru


Pada tahun 1955 Indonesia mengadakan Pemilihan Umum, rencama Pemilu tersebut menjadi program pertama Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Natsir. Pemilu diikuti oleh partai politik, organisasi dan perorangan. Pelaksaan pemilu dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 15 Desember 1955, tahap pertama bertujuan untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante.
Peserta Pemilu tahun 1955 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sebagai berikut :
1.    Fraksi Masyumi (60 orang)
2.    Fraksi PNI (58 orang)
3.    Fraksi Nahdatul Ulama (47 orang)
4.    Fraksi PKI (32 orang) 

Perwakilan dari partai-partai itulah yang menjadi anggota Konstituante dan jumlah anggota konstituante waktu itu berjulah 524 orang. Tugas Badan Konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Agenda pertama hasil pemilu itu adalah membahas Tata Tertib persidangan, pembahasan dilakukan sampai akhir tahun 1956 dan sidang-sidang berlanjut sampai tahun 1957 akan tetapi sampai tahun 1958 Badan Kostituante belum juga menyelesaikan tugasnya dan masalah utama adalah penetapan dasar Negara.

loading...
Perkembangan Politik di Indonesia sejak Tahun 1950 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush