Wednesday, October 21, 2015

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

loading...




Kegagalan Konstituante menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah didorong oleh sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional.

Tindakan tersebut dikenal dengan adanya pengeluaran dekrit presiden yang saat ini kita ketahui disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu terutama didukung oleh kalangan militer. Dukungan militer terhadap dekrit presiden tesebut karena mereka sudah direpotkan dengan sejumlah pemberontakan di daerah yang terjadi akibat krisis politik.


Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa pertimbangan dan bagian kedua berupa keputusan.

Bagian pertimbangan dekrit presiden 5 Juli 1959 terdiri atas :

  • Anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante.
  • Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
  • Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan meritangi pembangunan nasional.

Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 berupa keputusan adalah :
  • Konstituante dibubarkan
  • UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia
  • Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Dekrit presiden tersebut mendapatkan dukungan dari barbagai pihak. Kepala staf angkatan darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut.
isi dekrit presiden 5 Juli 1959


Mahkamah Agung kemudian membenarkan Dekrit Presiden tersebut. DPR hasil Pemilu I, dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959, secara aklamasi menyatakan kesediannya untuk bekerja terus berdasarkan UUD 1945.

Dampak positif dekrit presiden 5 Juli 1959 :
  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelan (UUD 1945) bagi kelangsungan negara.
  • Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara (MPRS) dan lembaga tinggi  negara (DPAS) yang selama demokrasi liberal tertunda-tunda pelaksanaannya.

Dampak negatif dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
  • Memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, baik terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara. Hal itu tampak semasa Demokrasi Terpimpin dan berlanjut semasa Orde Baru.
  • Memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekrit presiden, militer terutama angkatan darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin dominan semasa orde baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Demikianlah sejarah singkat mengenai dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memiliki pengaruh sangat besar dalam sejarah bangsa Indonesia. semoga bermanfaat.

loading...
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush