English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Wednesday, September 6, 2017

Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Orde Baru

loading...

Pada masa orde lama, pemerintah melakukan banyak kebijakan di bidang politik luar negeri, antara lain adalah keluar dari PBB karena konfrontasi dengan Malaysia. Setelah terbentuk pemerintahan orde baru, maka pemerintahan orde baru melakukan beberapa kebijakan untuk pemulihan hubungan politik luar negeri dan hubungan Internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Ampera dalam menata kembali politik luar negeri, antara lain adalah kembali menjadi anggota PBB, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, ikut menggagas dan membentuk ASEAN, serta ikut serta dalam berbagai organisasi internasional.
 

a.    Indonesia Kembali Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)


Pada tahun 1950, Indonesia telah menjadi anggota PBB. Karena adanya permasalahan dengan Malaysia yang ditunjuk sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, maka pemerintahan orde lama di bawah pimpinan Soekarno memilih untuk keluar dari PBB pada tahun 1965. Setelah pemerintahan orde lama berakhir, maka pemerintahan orde baru melakukan kebijakan luar negeri baru dan kembali masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60. Langkah Indonesia untuk keluar masuk PBB membuat Indonesia sempat dikucilkan dari pergaulan internasional. 

PBB sebagai organisasi perkumpulan negara-negara internasional memiliki banyak peran dan manfaat. Oleh karean itu, kebijakan pemerintah orba untuk kembali menjadi anggota PBB sangat tepat.  PBB memberikan banyak sumbangsih dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, antara lain di bidang ekonomi, sosial dan budaya. PBB juga mempermudah Indonesia dalam merebut Irian barat dan memperoleh pengakuan secara de facto dan de jure. 

Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Orde Baru

b.    Menghentikan  Konfrontasi dengan Malaysia


Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas akti. Akan tetapi, Presiden Soekarno melalui Dwikora melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Ada banyak penyebab Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia, penyebab utama antara lain adalah adanya anggapan bahwa Malaysia adalah negara koloni bentukan Inggris yang mengancam semangat New Emergin Forces atau NEFO di kawasan Asia Tenggara.  Hal ini juga didorong adanya kepentingan politik antara blok barat (Inggris, Amerika dan sekutunya) juga blog timur (Uni Soviet, RRC). Indonesia yang pada saat itu memiliki partai komunis terbesar ketiga di dunia tentu saja terganggu. Bagi pemerintah orde baru, kebijakan pemerintah orde lama ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966.

Konforntasi antara Indonesia dengan Malaysia sangat merugikan, karena bukan hanya memutuskan hubungan diplomatik. Akibat dari konfrontasi itu sangat menyulitka masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama masyarakat di perbatasan. Persetujuan  Bangkok pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1966 dianggap sebagai berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Pada Perundingan Bangkok, Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan sedangkan Indonesia diwakili oleh Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.
 

c.    Bekerja Sama Membentuk  Organisasi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)


ASEAN adalah organisasi persatuan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai dan dibentuk oleh lima negara melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus  1967. Lima  negara yang membentuk ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia. Dalam Deklarasi Bangkok, kelima negara diwakili oleh Menteri Luar Negeri-nya, antara lain :
1.    Adam Malik dari Indonesia.
2.    Narsisco Ramos dari Filipina.
3.    S. Rajaratnam dari Singapura.
4.    Tun Abdul Razak dari Malaysia.
5.    Thannat Koman dari Thailand.
 
Seiring dengan berjalannya waktu dan banyak negara merdeka, saat ini ada 11 negara yang menjadi anggota ASEAN.  Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara itu, Laos dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan menjadi anggota kedelapan dan kesembilan. Kamboja menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh pada tanggal 30 April 1999. Timor Leste menjadi angota  ASEAN yang kesebelas pada tahun 2017.
 
Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk mempercepat kemajuan dan perkembangan pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan demikian, maka akan terwujud masyarakat yang sejahtera di kawasan Asia Tenggara.
 

d.    Indonesia ikut serta dalam Consultative Group on Indonesia (CGI)


Banyak negara  berkembang membutuhkan bantuan dana demi pelaksanaan pembangunan agar bisa menciptakan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Indonesia. Pada awalnya, Indonesia memperoleh bantuan dari IGGI atau Inter-Governmental Group on Indonesia. Pada tahun 1992 dibentu CGI yang terdiri dari :
  1. Negara-negara Anggota IGGI selain Belanda, yaitu Jepang, Kanada, Korea Selatan, Austria, Amerika Serikat, Belgia, Norwegia, Swedia, Swiss, Selandia Baru, Finlandia, Inggris, Italia, Jerman, Perancis, Denmark dan Spanyol.
  2. Lembaga Internasional Seperti World Bank, Asian Development Bank, UNHCR, Kuwait Fund, Saudi Fund, FAO, WHO, dan lain-lain.
Tujuan CGI adalah membantu Indonesia dalam proyek pembangunan jangka panjang. Bantuan diberikan berupa pinjaman yang diangsur dalam jangka waktu 30-50 tahun.

e. Indonesia bergabung dengan organisasi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)


APEC merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul dari Robert Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu.
 
Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. APEC adalah organisasi perdagangan negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Indonesia memiliki peran penting sebagai Anggota APEC. Sebagai Ketua APEC, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota.
 
Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan  luar negeri pemerintah orde baru di bidang politik dan hubungan internasional yang kita tahu dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat.

loading...
Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Orde Baru Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Chumank Rush